Malangsari, Tanjunganom – Pemerintah Desa Malangsari berpartisipasi aktif dalam Evaluasi Peraturan Desa (Perdes) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024 yang digelar oleh Pemerintah Kecamatan Tanjunganom, Rabu (11/9/2024).

Acara ini berlangsung di Pendopo Kantor Kecamatan Tanjunganom dan dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Operator Desa, BPD, serta perwakilan dari berbagai desa lain di wilayah tersebut.

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa perubahan APBDes yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mencerminkan kebutuhan masyarakat desa secara proporsional.

Camat Tanjunganom, Johansyah Setiawan, dalam sambutannya, menyampaikan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa. “APBDes adalah instrumen penting dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, setiap perubahan harus dievaluasi dengan cermat agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tepat sasaran,” ujarnya.

Perwakilan Desa Malangsari, Sekretaris Desa, Endang Purwanti, menyampaikan bahwa setelah mengikuti evaluasi di tingkat kecamatan, perubahan APBDes tahun 2024 akan dievaluasi kembali oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk.

“Kami berharap dengan adanya perubahan ini, program-program yang kami canangkan dapat lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan warga,” ucap Sekdes Malangsari.

Proses evaluasi dilakukan dengan diskusi yang melibatkan pemerintah kecamatan, tim evaluasi, serta perangkat desa yang hadir. Setiap usulan perubahan APBDes ditelaah satu per satu, termasuk perincian anggaran yang akan dialokasikan pada sektor-sektor prioritas desa.

Evaluasi ini juga menjadi kesempatan bagi pemerintah desa untuk berdiskusi mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran di desa masing-masing, sekaligus mencari solusi yang tepat demi keberlanjutan program pembangunan desa.

Kegiatan evaluasi ini diharapkan dapat membantu desa-desa di Kecamatan Tanjunganom, termasuk Desa Malangsari, dalam menyusun dan melaksanakan anggaran desa secara lebih efektif dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.