Pemkab Nganjuk Targetkan Zero Kemiskinan Ekstrem di Tahun 2025


 2025-08-06 |  Desa Malangsari

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem secara total atau zero kemiskinan ekstrem pada tahun 2025. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang digelar di Ruang Rapat Anjuk Ladang, Rabu (6/8/2025).

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Saputro, serta dihadiri oleh Kepala Bappeda Nganjuk Adam Muharto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Nganjuk, Kepala BPS, Kepala Dinsos PPPA, para kepala perangkat daerah, serta camat se-Kabupaten Nganjuk.

Dalam arahannya, Wakil Bupati yang akrab disapa Mas Handy menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Ia meminta agar dilakukan verifikasi ulang secara langsung ke lapangan guna memastikan data keluarga penerima manfaat benar-benar akurat dan terbarui.

“Perlu dilakukan croscheck by name by address. Pastikan betul data yang ada sesuai dengan kondisi di lapangan, dan keluarga kategori kemiskinan ekstrem sudah benar-benar menerima bantuan baik dalam bentuk uang tunai maupun bantuan sosial lainnya,” ujar Wabup Handy.

Ia juga mendorong Dinas Kominfo untuk mengembangkan aplikasi atau laman web yang memuat data intervensi dari masing-masing perangkat daerah. Aplikasi ini nantinya akan diakses publik sebagai bentuk transparansi dan pengawasan sosial.

Sementara itu, Kepala Bappeda Nganjuk, Adam Muharto, melaporkan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Nganjuk menunjukkan tren penurunan signifikan. Berdasarkan data tahun 2024, tercatat 5.347 warga masuk kategori kemiskinan ekstrem, turun drastis dari 12.734 pada tahun 2023 atau mengalami penurunan sebesar 58 persen.

Adam mengungkapkan bahwa Kecamatan Ngluyu menjadi wilayah dengan jumlah kemiskinan ekstrem paling rendah, sementara jumlah tertinggi masih tercatat di Kecamatan Tanjunganom. Ia juga menambahkan bahwa data ini masih akan terus diperbarui dan disesuaikan (desilkan) dengan jumlah penduduk sebagai dasar penyusunan intervensi lanjutan.

“Secara keseluruhan semua kecamatan mengalami penurunan kemiskinan ekstrem. Harapannya di tahun ini, program percepatan penghapusan bisa tuntas,” tutupnya.

Untuk mempercepat capaian ini, sinergi dan ketepatan data akan menjadi kunci utama bagi Pemkab Nganjuk dalam menyusun kebijakan serta intervensi bantuan secara efektif.