Desa Malangsari Gelar Musdesus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih


 2025-05-20 |  Desa Malangsari

Malangsari, Tanjunganom - Pemerintah Desa Malangsari, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih pada hari Sabtu, 17 Mei 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Desa Malangsari dan dihadiri oleh unsur perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan kelompok tani, ibu-ibu PKK, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Musdesus ini dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) dan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Kebijakan nasional tersebut mendorong seluruh desa di Indonesia untuk membentuk koperasi desa sebagai upaya memperkuat ekonomi rakyat dan mewujudkan kemandirian desa secara berkelanjutan.

Kepala Desa Malangsari, Mujianto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa koperasi desa merupakan wadah strategis untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara bersama-sama, transparan, dan berkeadilan.

"Pembentukan Kopdes Merah Putih ini adalah langkah nyata dalam mendukung kebijakan nasional, sekaligus untuk membangun kemandirian ekonomi warga. Koperasi ini nantinya diharapkan menjadi milik bersama, dikelola secara profesional dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa," ujar Kades Mujianto.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua BPD Desa Malangsari juga menegaskan bahwa keberhasilan koperasi desa sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat. "Koperasi ini harus dikelola dengan semangat gotong royong, kejujuran, dan profesionalisme agar benar-benar menjadi alat perjuangan ekonomi masyarakat desa," tuturnya.

Suasana musyawarah berjalan dengan kondusif, partisipatif, dan penuh semangat kebersamaan. Dengan terlaksananya Musdesus ini, Pemerintah Desa Malangsari menunjukkan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional dan mendorong kemandirian desa melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat.